Aktivis LSM,Dorong KPK telisik Kekayaan Pejabat di Daerah .Amir Perwira, " Kami menilai KPK penting melakukan penyelidikan kekayaan pejabat daerah"

Andi Rosman diketahui awal meniti karir di lingkup Pemerintah dimulai dari menjabat sebagai kepala dinas pada OPD Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2019 dan saat ini menjabat sebagai Asisten Administrasi Pemkab Maros.

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, tercatat harta Andi Rosman pada awal menjabat sebagai kepala dinas pada OPD Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 328.730.714, kemudian pada 2020 naik sebesar Rp 699.395.913. kemudian pada tahun 2021 naik cukup fantasitis hingga mencapai Rp 1.046.895.304, Dan lantas pada tahun 2022 naik lagi sebesar Rp 1.321.682.076.

Aktivis Aliansi Peduli Indonesia DPD Sulawesi Selatan, Amir Perwira, meminta kepada Andi Rosman untuk terbuka kepada publik dan memberikan klarifikasi terkait informasi dari laman elhkpn.kpk.go.id yang berkembang dan menjadi sorotan Aktivis LSM.

Amir Perwira menanggapi, " Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu memang mengusut kejanggalan kejanggalan harta kekayaan dari pejabat, baik itu Bupati sampai kejajarannya ditingkat eselon dua atau kepala Dinas, agar tidak ada transaksi keuangan pejabat yang disinyalir bersumber dari uang rakyat yang berpotensi memperkaya para pejabat, "Tegasya.

“Kami menilai KPK penting melakukan penyelidikan kekayaan harta pejabat di daerah, termasuk untuk Asisten Administrasi Pemkab Maros tersebut,” tambahnya ke awak media pada, Jumat (13/10/2023)

Amir juga menyebut, laporan keuangan yang dilaporkan Andi Rosman diduga mengalami kejanggalan. Pasalnya, harta kekayaan Asisten Administrasi Pemkab Maros tersebut. saat menjadi kepala dinas tiba-tiba mengalami kenaikan yang signifikan.

“Ini seharusnya juga perlu ditelusuri KPK, harta pejabat naik signifikan, bersumber dari mana dan disebabkan oleh apa? Harus diketahui dan terbuka ke publik,” pungkasnya.

P.lally