MAKASSAR — Persoalan pembebasan lahan proyek pembangunan Stadion Sudiang kembali memanas. Massa Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) bersama Agus Bustam(Ahli Waris) serta keluarga ahli waris pemilik lahan mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Selatan untuk menuntut kejelasan terkait sisa pembayaran lahan yang mereka klaim mencapai Rp18,320 miliar.
Kedatangan massa bukan sekadar menyampaikan aspirasi. Mereka meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera memberikan kepastian mengenai pembayaran yang menurut pihak ahli waris masih menjadi kewajiban pemerintah.
Namun, aksi damai yang digelar di depan Kantor Gubernur Sulsel tersebut berujung kekecewaan. Massa menyatakan tidak ada satu pun perwakilan Pemprov Sulsel yang menemui mereka untuk memberikan penjelasan atau solusi atas tuntutan yang disampaikan.
Merasa diabaikan, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Sulsel.
Harapannya, lembaga legislatif dapat menjadi jembatan antara keluarga ahli waris dan pemerintah provinsi. Namun, sesampainya di gedung DPRD Sulsel, massa kembali mengaku tidak mendapatkan satu pun perwakilan yang datang menemui mereka.
Situasi tersebut membuat tuntutan massa semakin keras.
“Kalau Tidak Ada Kejelasan, Kami Boikot Proyek!”
Muskar D'Master dengan tegas menyatakan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan KPMP bersama keluarga ahli waris akan terus melakukan pengawalan hingga ada kejelasan mengenai sisa pembayaran lahan.
Bahkan, ancaman untuk menghentikan aktivitas proyek pembangunan Stadion Sudiang mulai disuarakan secara terbuka.
“Kami akan boikot proyek pembangunan Stadion Sudiang dan siap menduduki lokasi proyek sampai ada kejelasan pembayaran sisa pembebasan lahan,” tegas Muskar D'Master.
Pihak ahli waris menyebut nilai sisa pembayaran yang mereka tuntut mencapai Rp18.320.000.000. Mereka mendesak pemerintah tidak hanya melanjutkan pembangunan stadion, tetapi juga menyelesaikan terlebih dahulu persoalan hak atas lahan yang mereka persoalkan.
Menurut massa, pembangunan stadion yang terus berjalan tanpa adanya kejelasan penyelesaian pembayaran berpotensi memperbesar konflik antara pihak ahli waris dan pemerintah.
Aksi Berikutnya Diklaim Bakal Lebih Besar
Tidak mendapatkan jawaban dari Pemprov Sulsel maupun DPRD Sulsel, massa memperingatkan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
KPMP dan keluarga ahli waris meminta pemerintah membuka ruang dialog secara langsung dan memberikan kepastian mengenai status pembayaran Rp18,32 miliar yang mereka tuntut.
Mereka menegaskan, aksi tersebut akan terus dilakukan sampai tuntutan memperoleh kejelasan.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apakah tuntutan ahli waris akan segera diselesaikan melalui jalur dialog, atau polemik pembayaran lahan ini justru berkembang menjadi aksi boikot dan pendudukan proyek Stadion Sudiang.
#Redaksi
Social Footer