Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Sulbar, Muh. Tahir bersama jajaran staf, dan diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal yang didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri serta Kepala Bidang AHU, Ramli.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Basmal menyampaikan pentingnya penguatan tata kelola sumber daya manusia sebagai fondasi peningkatan profesionalisme ASN dan kualitas layanan organisasi dengan mengacu pada arahan Sekretaris Jenderal. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran perlu memedomani arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum terkait optimalisasi implementasi manajemen talenta dan penguatan administrasi kepegawaian.
Menurutnya, perhatian terhadap periodisasi kenaikan pangkat, pemutakhiran dokumen kepegawaian melalui Dashboard Document Management System pada aplikasi MyASN, hingga penyelesaian penilaian kinerja ASN menjadi langkah strategis dalam mendukung keterpaduan data dan peningkatan kualitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum.
Selain itu, Andi Basmal juga menegaskan pentingnya internalisasi budaya kerja ASN BerAKHLAK secara berkelanjutan serta penguatan pengawasan disiplin dan kode etik pegawai. Ia menilai peran aktif atasan langsung dalam mengawasi kehadiran dan pembinaan pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
“Penguatan tata kelola SDM harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan data kepegawaian, pengembangan kompetensi, hingga implementasi manajemen talenta. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas,” ujar Andi Basmal.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas optimalisasi pemutakhiran data pengembangan kompetensi pegawai melalui SIMPEG dan ASN Digital BKN, pengisian rencana pengembangan kompetensi pegawai, hingga pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan yang harus selaras dengan ketentuan manajemen talenta dan rekomendasi Komite Talenta.
Sementara itu, Meydi Zulqadri menyampaikan bahwa koordinasi antarwilayah menjadi langkah positif dalam memperkuat kesamaan persepsi dan implementasi kebijakan kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum.
“Kami terus membuka ruang diskusi dan kolaborasi dengan seluruh jajaran kantor wilayah guna memperkuat tata kelola SDM yang profesional, akuntabel, dan selaras dengan arah kebijakan organisasi,” ungkap Meydi.
Social Footer