GROUPMEDIACENTER.COM-Jayapura – Kepolisian Daerah Papua menggelar kegiatan asistensi dan supervisi tim Sops Mabes Polri dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Biroops Polda Papua bertempat di Aula Rastrasamara, Jumat (19/07/2024).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Karobinops Sops Polri, Brigjen Pol. Auliansyah Lubis, S.I.K., M.H, Karoops Polda Papua Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika, S.I.K., Kabagrenops Sops Polri Kombes Pol. Tri Atmodjo, S.I.K, Anjak Analis Robinops Sops Polri Kombes Pol. Semmy Ronny Thabaa, S.I.K, para PJU Polda Papua dan Kasubagrenopspus Robinops Sops Polri AKBP Drs. Hartono.
Dalam kesempatannya, Karo Ops Polda Papua mengatakan kunjungan Asistensi dari Sops Mabes Polri ini diharapkan dapat membantu serta menerima segala kendala yang dialami oleh Polda Papua dalam melaksanakan persiapan tahapan Pilkada serentak tahun 2024.
“Fokus pengamanan dari Polda Papua akan dibagi menjadi beberapa provinsi seperti Papua Induk, Papua pegunungan, Papua tengah dan yang terakhir Papua Selatan dengan beberapa Pejabat Utama Polda Papua yang akan diplotting untuk menjadi penanggung jawab di tiap-tiap provinsi selama pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024,” ucap Karo Ops Polda Papua.
Sementara itu, Karobinops Sops Polri mengatakan ada sebanyak 37 gubernur yang terdiri dari 93 kota dan 415 selama pelaksanaan pilkada nantinya dimana KPU sudah membuat timeline persiapan yang telah telah dilakukan sejak proses tahapan persiapan pemilu sejak bulan Januari 2024.
“Pada bulan agustus akan adanya pendaftaran calon pasangan Gubernur maupun Walikota dan Bupati dan di bulan November nantinya akan dilaksanakan pemungutan suara dengan final yaitu pengesahan calon yang belum kita ketahui bulan maupun tanggalnya tergantung berbagai macam factor,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan personel Polri dilarang mempunyai kecenderungan terhadap salah satu paslon dan diharapan rekan-rekan sekalian memiliki sifat netral.
“Indikator keberhasilan pelaksanaan Pilkada antara lain berlangsung sman dan lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipan pilkada yang tinggi, tidak ada konflik yang dapat merusak persatuan bangsa dan negara,” pungkasnya.
Social Footer